Pengertian Amandemen, Sejarah, Prosedur Beserta Tujuannya

Posted on

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perubahan, penjelasan lengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

Definisi perubahan

pengertian-amandemen

Perubahan ini merupakan proses penyempurnaan undang-undang (UU) tanpa melakukan perubahan konstitusi, atau bisa dikatakan hanya melengkapi atau mengoreksi beberapa detail dari konstitusi asli. Menjadi milik legislatif untuk dapat melaksanakan atau bahkan memberikan usulan / sumbangan untuk perubahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah adalah eksekutif.

Perubahan berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari membuat perubahan yang juga sering disebut lebih baik jika diartikan dalam bahasa Indonesia. Artinya sering dilakukan perubahan atau penambahan suatu regulasi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar.

Berbagai upaya dilakukan dengan perubahan tersebut, antara lain: B. menambahkan beberapa ketentuan dan pasal. Merevisi atau mengoreksi pasal yang tidak lengkap dan belum mendetail serta dapat pula mengurangi sebagian pasal yang dianggapnya tidak perlu pada saat menyusun teks konstitusi tertentu Perubahan ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan atau prosedur. Hal-hal yang akan ditambah, dikurangi (direvisi) terlebih dahulu ditangani dalam bentuk teks yang telah diubah, yang biasanya juga dilampirkan pada draf konstitusi yang ada.

Ubah prosedur atau tahapan

Seperti yang disarankan oleh K.C. Wheare menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Modern Constitutions bahwa Konstitusi dapat dimodifikasi dan diubah dengan melalui 4 cara adapun 4 hal tersebut diantaranya:

  • Ada kekuatan dengan sifat utama (beberapa kekuatan utama)
  • Konstitusi mengatur perubahan (perubahan formal)
  • Keadilan dalam interpretasi
  • Kebiasaan dan kebiasaan administrasi (penggunaan dan konvensi).

Jika ada pasal dalam UUD 1945 yang mengatur perubahan / penambahan. Dalam pasal dalam disebutkan bahwa Pasal 37 mengatur amandemen UUD, sehingga amandemen tersebut harus merupakan amandemen formal.
Modifikasi Menurut Pasal 37 UUD 1945

Ada tiga aturan atau langkah hukum yang perlu diterapkan dalam artikel ini:

Kewenangan untuk mengamandemen UUD 1945 adalah MPR
Dalam amandemen ini, tata cara rapat MPR harus dihadiri paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota (kuorum).
Keputusan amandemen UUD 1945 adalah SAH jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR dan jika sesuai dengan kuorum.

Ubah Sejarah

UUD 1945 telah diamandemen / diamandemen sebanyak empat kali, mengubah beberapa pasal atau ketentuan dan menyisakan sebagian. Berikut beberapa perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

Amandemen I.

Sejarah Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, sebagai dasar perubahan Sidang Umum MPR dari tanggal 14 menjadi 21 Oktober 1999. Dalam perubahan pertama ini sekitar 9 pasal diubah antara Pasal 5 Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 atau juga Pasal 21.

Amandemen pertama adalah tentang pengalihan kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini pula, presiden dinilai terlalu kuat atau terlalu kuat untuk melakukan amandemen.

Amandemen II

Sejarah perubahan tahun 2000 yang seharusnya akurat pada tanggal 18 Agustus 2000 dan harus disahkan oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2000 Pada amandemen kedua, 5 pasal atau 25 pasal diterbitkan dan diubah. Pasal yang diubah antara lain Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A. Perubahan juga dilakukan pada Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 25E, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28A dan 28B 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I sampai dengan Pasal 28J.

Selain itu, Pasal 30, Pasal 36A, 36B, 36C juga telah diubah. Selain perubahan pasal-pasal tersebut, juga akan terjadi perubahan pada beberapa bab, seperti Bab IXA, Bab X, Bab XA, dan juga telah dilakukan perubahan pada Bab XII, Bab XV. Perubahan kedua menekankan perubahan pada pemerintahan daerah, DPR dan juga kewenangan DPR, yang dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, lagu kebangsaan, dan juga lambang negara Indonesia.

Amandemen III

Dalam sejarah perubahan ketiga ini yang disahkan oleh MPR ST sejak tanggal 1 sd 9 November 2001 atau lebih tepatnya, perubahan tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2001. Ada 3 pasal atau 22 pasal yang diubah menjadi ketiganya. Bab yang sudah diubah adalah Bab VIIA, Bab VIIB dan Bab VIIIA.

Adapun pasal-pasal yang diubah pada tahap ketiga ini yaitu terdiri dari Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A hingga Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 22C hingga 22E, Pasal 23 Pasal 23. 23A, Pasal 23E, 23E, 23F, 23G, Pasal 24, Pasal 24A hingga 24C.

Amandemen ketiga ini juga akan fokus pada perubahan kewenangan MPR, kepresidenan, kekuasaan keadilan, keuangan negara, pemakzulan, dan juga banyak yang telah / telah melakukan perubahan mendasar dalam bentuk dan kedaulatan negara Indonesia.

Amandemen IV

Kisah amandemen terakhir adalah amandemen keempat yang disahkan / dilaksanakan pada 10 Agustus 2002 dan disahkan pada 1 dan 11 Agustus 2002 melalui MPR ST. Perubahan yang terjadi pada amandemen terakhir ini juga akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan amandemen sebelumnya. Perubahan sebelumnya yang hanya mengubah 2 bab atau 13 pasal.

Pasal-pasal yang diubah berupa Bab XIII dan Bab XIV. Sedangkan pasal yang telah / diubah terdiri dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31 hingga Pasal 34. amandemen terbaru. yaitu yang berkaitan dengan mata uang, bank sentral, pendidikan atau kebudayaan, ekonomi atau kesejahteraan sosial Indonesia.

Tujuan amandemen UUD 1945

Tujuan amandemen UUD 1945, menurut Husnie Thamrien, adalah:

Guna menyatukan kaidah-kaidah dasar ketertiban negara agar dapat lebih baik lagi mencapai tujuan nasional dan menyempurnakan kaidah-kaidah dasar penjaminan atau penyelenggaraan kekuasaan rakyat, maka peran serta rakyat juga dapat diperluas sehingga terwujud. sesuai dengan tatanan negara adalah singkatan dari perkembangan ideologi demokrasi, penyempurnaan aturan dasar serta jaminan atau perlindungan hak sehingga menjadi prasyarat negara hukum yang sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia dan hak asasi manusia. peradaban dan menyempurnakan aturan-aturan dasar negara melalui pemerintahan yang demokratis atau modern pemisahan kekuasaan yang ketat melalui sistem kendali yang lebih ketat atau lebih transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk memutakhirkan kebutuhan pembangunan bangsa atau tantangan bangsa .

Secara umum tujuan amandemen UUD 1945 antara lain:

  • Dapat memperbaiki kaidah dasar ketatanegaraan
  • Dapat memperbaiki aturan dasar untuk jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat
  • Dapat memperbaiki aturan dasar untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia
  • Dapat menyempurnakan kaidah-kaidah dasar penyelenggaraan negara secara demokratis atau modern
  • Dapat menyelesaikan aturan dasar yang sangat penting bagi penyelenggaraan negara
  • Dapat memperbaiki tata tertib kehidupan berbangsa atau bernegara.

Sekian, dan terima kasih telah membaca tentang definisi, alur, proses, dan tujuan perubahan. Semoga apa yang dijelaskan semoga bermanfaat untuk anda.

Sumber :