UU Cipta Kerja mengatur perizinan untuk bidang pendidikan, berikut penjelasannya

Posted on

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja mengatur tentang pelaksanaan perizinan di bidang pendidikan.

Hal ini diatur dalam Pasal 65 UU Cipta Kerja yang terdiri dari dua paragraf.

65 ayat 1 berbunyi: “Pelaksanaan persetujuan di bidang pendidikan dapat dilakukan melalui izin usaha dalam pengertian undang-undang ini.”

UU-Cipta-Kerja-mengatur-perizinan-untuk-bidang-pendidikan,-berikut-penjelasannya

Baca juga: Pasal Pendidikan dalam UU Cipta Kerja, Komisi X: Lepas, Tapi Ekor Tetap Bertahan

Sementara itu, Ayat 2 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Namun, Pasal 65 dijelaskan lebih rinci dalam Pasal Penjelasan UU Cipta Kerja.

Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa kata “boleh” dalam Pasal 65 pada dasarnya berarti bahwa kewajiban pemenuhan izin pemukiman tidak berlaku bagi bidang pendidikan, kecuali untuk lembaga pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, yang diatur tersendiri.

Undang-undang ini menganut asas bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan bersifat nirlaba dan karenanya tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha.

Oleh karena itu, perlakuan, persyaratan, dan proses perizinan yang diperlukan oleh suatu badan pendidikan untuk kegiatan operasionalnya tidak dapat disamakan dengan perlakuan, persyaratan, dan proses perizinan usaha untuk kegiatan yang bersifat mencari keuntungan.

Baca juga: Jokowi Bantah Komersialisasi Pendidikan dalam UU Cipta Kerja, Ini Fakta

Pasal penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa meskipun ada Pasal 65

ketentuan izin satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.

Antara lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kemudian UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

UU tersebut tidak diatur dalam UU Cipta Kerja.

Baca juga: Satu lagi pasal edukatif dalam UU Cipta Kerja, yaitu Deklarasi DPR-Baleg

Oleh karena itu, pasal penjelasan tersebut menegaskan bahwa satuan pendidikan

, termasuk satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, tidak wajib melalui prosedur perizinan melalui prosedur perizinan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja.

Dijelaskan pula bahwa ketentuan Pasal 65 memberikan ruang bagi pengelola satuan pendidikan untuk secara sukarela menggunakan tata cara sistem perizinan usaha.

Antara lain untuk proses kesesuaian ruang, kesesuaian lingkungan dan standar bangunan.

Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan dengan prosedur yang ada sudah cukup, sehingga tidak dilakukan melalui sistem izin usaha.

Baca Juga: Selain mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke MK, kampanye KSPI dan KSPSI pasal-pasal merugikan pekerja

“Misalnya, pendirian pondok pesantren diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren, yang mengatur bahwa pendirian pondok pesantren hanya melalui pendaftaran pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, ” demikian salah satu petikan Penjelasan Pasal 65 UU Cipta Kerja. .

“Oleh karena itu, pendirian pondok pesantren tidak tunduk pada kewajiban menggunakan sistem izin usaha dalam undang-undang ini,” lanjut pasal tersebut.

Sekedar mengingatkan, berbagai penjelasan terkait Pasal 65 UU Cipta Kerja sebelumnya belum pernah dimuat dalam RUU Cipta Kerja yang diedarkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020, sesaat sebelum disahkan.

Penjelasan baru muncul pada 12 Oktober 2020 dalam versi draft 1.035 halaman.

Pengaturan pendidikan dalam UU Cipta Kerja sendiri menuai protes dari Komisi X DPR dan berbagai kalangan pendidikan.

Pasalnya, keberadaan regulasi pelatihan dalam UU Cipta Kerja dinilai rentan komersialisasi.

LIHAT JUGA :

https://teachin.id/blogs/91518/Kelebihan-yang-Dipunyai-Aplikasi-WA-GB-GB-WhatsApp
https://akuntansi.or.id/read-blog/10096_kelebihan-yang-dipunyai-aplikasi-wa-gb-gb-whatsapp.html
https://www.easyfie.com/read-blog/868782_kelebihan-yang-dipunyai-aplikasi-wa-gb-gb-whatsapp.html
https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jbm/comment/view/1697/0/0?refresh=1
https://jurnal.uns.ac.id/dedikasi/comment/view/49868/0/104462
http://e-jurnal.pnl.ac.id/polimesin/comment/view/1033/1125/982335
https://uniks.ac.id/index.php?pilih=forum&modul=yes&action=viewthread&forum_id=5&thread_id=2563
https://stai-ibnurusyd.ac.id/index.php?pilih=forum&modul=yes&action=viewthread&forum_id=5&thread_id=394
https://stiab-jinarakkhita.ac.id/index.php?pilih=forum&modul=yes&action=viewthread&forum_id=4&thread_id=148
http://lpm.ikabina.ac.id/index.php?pilih=forum&modul=yes&action=viewthread&forum_id=5&thread_id=248
https://ugl.ac.id/index.php?pilih=forum&modul=yes&action=viewthread&forum_id=10&thread_id=8147
https://fp.ub.ac.id/forum/viewtopic.php?f=35&t=24474
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/murabby/comment/view/3278/0/48539
https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/comment/view/1311/0/111023
https://ejurnal.stie-atmabhakti.ac.id/index.php/RMA/comment/view/74/0/21357
https://stkip-nasional.ac.id/index.php?pilih=forum&modul=yes&action=viewthread&forum_id=5&thread_id=278
http://akperkesdamsiantar.ac.id/index.php?pilih=forum&modul=yes&action=viewthread&forum_id=1&thread_id=506
https://staidipta.ac.id/index.php?pilih=forum&modul=yes&action=viewthread&forum_id=5&thread_id=75
https://www.stebisigm.ac.id/index.php?pilih=forum&modul=yes&action=viewthread&forum_id=30&thread_id=400
https://smart-farming.tp.ugm.ac.id/komunitas/topic/ketidaksamaan-gb-whatsapp-dengan-whatsapp-biasa/#postid-62